Jumat, 06 April 2018

3 Faktor yang Membuat UU Perlindungan Data Pribadi Belum Disahkan

3 Faktor yang Membuat UU Perlindungan Data Pribadi Belum Disahkan

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus memperjuangkan agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) segera disahkan.

Kendati demikian, aturan yang dinilai krusial di era digital tersebut belum juga masuk sebagai prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018.

Menkominfo Rudiantara menjelaskan, sudah sering berbicara dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) soal RUU PDP. Namun ada beberapa faktor yang menyebabkan RUU PDP belum juga terealisasi.

Pertama, banyak RUU lain yang menumpuk di DPR dan belum tuntas dibahas. RUU itu jumlahnya puluhan, lintas sektor, dan merupakan "utang" pembahasan dari tahun-tahun sebelumnya.

"Karena masih banyak RUU yang belum selesai, makanya tahun ini dibatasi hanya 5 (RUU baru untuk masuk Prolegnas). Tapi kan kami lakukan pendekatan terus dengan DPR, kami maunya masuk karena urgensinya tinggi," Rudiantara menuturkan.

"Akhirnya dari lima itu, kalau salah satu sudah selesai dibahas, UU PDP bisa otomatis masuk, nggak usah menunggu Prolegnas," ia menambahkan, Selasa (13/3/2018).

Wakil Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafiz, sepakat bahwa UU PDP harus segera disahkan. Akan tetapi ia juga berdalih ada banyak isu yang tengah dibahas di DPR.

"Di Komisi I saja banyak sekali. Kami masih menunggu penetapan RUU Penyiaran dan RUU Radio Televisi. Keduanya bisa jalan terus karena merupakan inisiatif DPR," ia menjelaskan.

Kedua, pemahaman masyarakat masih kurang tentang UU PDP. Menurut Meutya, perlu ada sosialisasi yang lebih gencar ke masyarakat luas soal pentingnya UU PDP di era digital dengan pertukaran informasi super cepat.

"Prioritas di DPR sangat bergantung tuntutan masyarakat. Public awareness sangat dibutuhkan untuk mempercepat segala proses, termasuk UU PDP," ujarnya.

Meutya menilai saat ini public awareness untuk RUU PDP sedang ramai-ramainya. Hal ini tak lepas dari aturan yang mewajibkan masyarakat melakukan registrasi kartu SIM prabayar dengan NIK dan KK.

Ada beberapa pihak yang khawatir soal keamanan data pribadi mereka. Ada pula konspirasi-konspirasi yang disebar oknum tertentu soal kebocoran data dari registrasi kartu prabayar.

"Keramaian ini harus terus dijaga agar momentumnya pas bagi Kominfo untuk mendesak RUU PDP disahkan," kata Meutya.

Ketiga, lintas kementerian yang terlibat dalam RUU PDP belum seiya-sekata. Menurut anggota tim penyusun RUU PDP, Shinta Dewi, poin-poin pada aturan tersebut sudah lumayan matang. Sanksi atas pelanggarannya pun sudah hampir rampung.

Akan tetapi, pemerintah lintas kementerian masih harus duduk bersama untuk melakukan harmonisasi. Dalam hal ini ada tiga kementerian terlibat. Selain Kominfo, ada pula Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Hukim dan HAM (Kemenkumham).

"Sedang proses harmonisasi yang dimediasi Kemenkumham. Ada beberapa yang belum selesai dengan Kemendagri, mengenai definisi data pribadi dan keinginan mereka untuk dikecualikan dari UU ini karena sudah punya UU Administrasi Kependudukan," Shinta Dewi menerangkan.

Aturan soal perlindungan data pribadi sejatinya sudah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) No. 20 Tahun 2016.

Hanya saja, aturan itu lebih bersifat internal, untuk memastikan operator telekomunikasi yang menyimpan data pribadi pelanggan tak memanfaatkannya dengan sewenang-wenang.

UU PDP dianggap semakin penting, mengingat tren big data telah meluas ke berbagai lini. Masyarakat sadar atau tanpa sadar telah menyerahkan informasi personal ke berbagai layanan internet.

Bukan cuma perusahaan swasta yang mengoleksi data pribadi pengguna, melainkan juga pemerintah. Salah satunya dilihat dari kewajiban registrasi kartu SIM prabayar dengan NIK dan KK.

0 komentar:

Posting Komentar